Megawati Spill Isi Pembicaraan Jokowi & Bos Partai di Istana

Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat memberikan arahan dan membuka acara seminar bertajuk 'Haluan Pembagunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125' di Hotel The Trans Hotel Resort Bali, Badung, Bali, Jumat (5/5/2023). (Dok. PDIP)

Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung isi pembicaraan saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para ketua umum partai politik pendukung pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) lalu.

Megawati menyampaikan, pertemuan itu hanya sebagai silaturahmi saja diisi dengan kegiatan makan bersama. Menurutnya, tak ada pembicaraan politik praktis terkait pemilu dalam pertemuan tersebut.

Hal itu diungkapkan Megawati saat memberikan arahan dan membuka acara seminar bertajuk ‘Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125’ di Hotel The Trans Hotel Resort Bali, Badung, Bali, Jumat (5/5/2023).

“Kemarin waktu dikumpulkan ketua-ketua umum silaturahim sama presiden itu sebenarnya, kalau beritanya uuuh politik (tingkat tinggi) apa yang dibicarakan? Nggak ada, (itu hanya) silaturahim, makan, sudah gitu. (Presiden) hanya bilang begini, mau nitip (pesan). Apa? Nah ini saya mau nitip balik (ke para peserta acara seminar), karena ini perintah presiden,” kata Megawati.

Ia menyampaikan, Jokowi hanya menitipkan terkait pentingnya menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan demografi. Menurutnya, Jokowi menyebut bahwa saat ini Indonesia memiliki waktu yang baik terkait demografi.

“Beliau cerita saya nanti ingin menitipkan, karena sudah saya tanya ke ahli-ahli ‘saya bicara sama IMF, World Bank, dan yang lain, bahwa dunia sekarang mengalami perubahan demografi, ini tolong dicatat. Kita, menurut beliau, mengalami sebuah (masalah) demografi. Demografi itu kan soal penduduk. Itu (harus dipikirkan) mulai tahun ini. Jadi (bonus demografi) itu ada peak timenya (momentum puncak, red), ” tutur Megawati.

Megawati menjelaskan, memang Indonesia ke depan memiliki demografi yang bagus lantaran diharapkan bisa membawa negara dalam kondisi berkembang ke menjadi negara maju.

Kendati begitu, ia mengingatkan, bonus demografi tersebut tak akan selamanya terjadi. Menurutnya, waktu demografi yang bagus untuk Indonesia tersebut bisa surut.

Ia pun lantas mencontohkan negara-negara yang kini mengalami penyurutan demografinya yakni seperti China, Jepang hingga Korea Selatan.

“Negara yang mengalami sekarang terbaliknya demografinya itu adalah Jepang, Korea, dan RRC. Jadi kalau disebut piramid terbalik, karena di sini orang-orang tua yang disebut tidak produktif lagi.”

“Kita justru dari tahun ini, ini presiden loh bukan saya yang ngomong, sampai 2036, 13 tahun itu adalah peak time-nya untuk menghasilkan dari sisi demografi produktif, manusia yang produktif dari usia 16-60 an, sehingga harus dipacu bagaimana mereka ini untuk bisa produktif. Kalau dari produktivitas yang dilakukan manusia produktif itu, maka kita bisa terangkat jadi negara maju keempat. Yang pertama China, India, Amerika, lalu kita. Bayangkan loh,” sambungnya.

Karena itu, Megawati menilai bahwa pernyataan presiden tersebut sejalan dengan kegiatan seminar Haluan 100 Tahun Bali yang sedang dilaksanakan tersebut.

Jokowi dan Ketum Parpol Bahas Utang RI, Ini Kata Airlangga

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Menko Perekonomian Airlangga sekaligus Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) mengungkapkan, pertemuan 6 Ketua Umum Parpol dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada beberapa hari lalu juga membahas utang pemerintah.

Airlangga menjelaskan, pertemuan yang dihadiri oleh partai koalisi pemerintah minus Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Selasa (2/5/2023) di Istana Merdeka, Jakarta Selatan, membicarakan keseluruhan kebijakan ekonomi makro, termasuk yang berkaitan dengan utang.

“Kalau kita bicara soal ekonomi Indonesia secara keseluruhan, tantangan hari ini dan ke depan, nah tentu kestabilan makro termasuk hal yang diperhatikan,” jelas Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (5/5/2023).

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah hingga 31 Maret 2023, tembus Rp 7.879,97 triliun atau meningkat Rp 17,39 triliun dari posisi utang pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.861,68 triliun.

Adapun rasio utang pemerintah, hingga 31 Maret 2023 mencapai 39,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Rasio itu naik jika dibandingkan dengan rasio pada Februari 2-23 yang mencapai 29,09%.

Menilik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang yakni sebesar 60% terhadap PDB. Pemerintah pun mengklaim, telah melakukan pengelolaan utang secara baik dan terkendali.

“Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi April 2023, dikutip Jumat (5/5/2023).

Posisi utang pemerintah yang sebesar Rp 7.879,07 triliun terbagi atas penarikan utang dari penarikan Surat Berharga Negara dan dalam bentuk pinjaman. Sebanyak 89,02% merupakan penarikan utang dari Surat Berharga Negara dan 10,98% merupakan utang dalam bentuk pinjaman.

Dalam bentuk angka, utang pemerintah dari penerbitan Surat Berharga Negara, hingga Maret 2023 mencapai Rp 7.013,58 triliun. Dalam bentuk rupiah atau domestik sebesar Rp 5.658,77 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 4.600,97 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 1.057,8 triliun

Sementara itu, penerbitan SBN dalam bentuk valuta asing (valas) sebesar Rp 1.354,81 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 1.056,4 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 298,42 triliun.

Utang pemerintah dalam bentuk pinjaman, hingga Maret 2023 mencapai Rp 865,48 triliun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 21,31 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 844,17 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri dalam bentuk bilateral mencapai Rp 264,69 triliun, multilateral sebesar Rp 527,13 triliun, dan commercial banks sebesar Rp 52,35 triliun.

Adapun 6 ketua partai politik koalisi pemerintah yang diundang Jokowi pada Selasa (2/5/2023) malam, yakni Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.